adminMasyarakat dan niniak mamak (pemangku adat) di Sumatera Barat kini bersatu menyuarakan Suara Sumbar Angkat Bicara mengenai isu yang sangat sensitif dan fundamental. Isu tersebut adalah Konflik Tanah Adat vs. Proyek Nasional yang semakin memanas di berbagai kabupaten. Pertanyaan yang terus dipertanyakan adalah: Siapa yang Menang dalam perebutan lahan antara hak Tanah Adat yang telah dipegang turun temurun melawan kepentingan Proyek Nasional yang didukung penuh oleh Pemerintah Pusat?
Suara Sumbar Angkat Bicara karena Konflik Tanah Adat vs. Proyek Nasional ini melibatkan penggusuran, pembebasan lahan yang tidak adil, dan pengabaian terhadap nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat Adat menuntut pengakuan yang jelas atas hak ulayat mereka, yang seringkali tumpang tindih dengan area konsesi dan pembangunan Proyek Nasional seperti jalan tol dan bendungan. Konflik Tanah Adat ini adalah pertarungan antara tradisi dan modernisasi.
Pertanyaan Siapa yang Menang dalam Konflik Tanah Adat vs. Proyek Nasional ini seringkali dijawab dengan kekuatan modal dan kewenangan negara. Suara Sumbar mengkritisi bahwa proses pembebasan lahan untuk Proyek Nasional seringkali dilakukan secara top-down tanpa negosiasi yang setara dengan masyarakat adat. Tanah Adat dianggap sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai aset budaya dan sosial yang harus dilindungi.
Suara Sumbar Angkat Bicara menuntut agar Pemerintah Pusat merevisi undang-undang pertanahan dan memastikan adanya mekanisme penyelesaian Konflik Tanah Adat yang adil dan berkeadilan. Mereka mendesak agar Proyek Nasional tidak boleh merusak tatanan sosial dan budaya yang sudah diwariskan selama berabad-abad. Tanah Adat harus dihormati, dan pertanyaan Siapa yang Menang tidak seharusnya berujung pada kekalahan rakyat adat.
Suara Sumbar menegaskan bahwa Proyek Nasional tidak akan berkelanjutan jika dibangun di atas air mata rakyat dan di atas tanah yang dipersengketakan. Konflik Tanah Adat vs. Proyek Nasional adalah ancaman bagi kedamaian regional. Mereka menuntut dialog yang setara, di mana kepentingan Proyek Nasional diimbangi dengan pengakuan penuh terhadap hak-hak Tanah Adat dan kompensasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak.
Suara Sumbar percaya bahwa Proyek Nasional dan pelestarian Tanah Adat dapat berjalan beriringan jika ada kemauan politik yang kuat. Konflik Tanah tidak harus berakhir dengan Siapa yang Menang dan Siapa yang Kalah. Sebaliknya, Suara Sumbar menawarkan solusi kolaboratif yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam desain dan pelaksanaan Proyek Nasional.